“Tubuh Pengurus Keuangan Asset Wilayah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, selanjutnya Dinas Dukcapil. Lantas (Kepala-red) Bapenda tahun ini pensiun, tengah tahun ini. Selanjutnya Bu Mursinah kepala Dispora tahun akhir pensiun, dan belum juga eselon di bawahnya,” tutur Benyamin.
Tetapi, lanjut Benyamin, lelang kedudukan ini tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu dekat. Karena sebagai kepala wilayah yang baru dikukuhkan, dia tidak dapat lakukan perputaran dan perubahan sekarang ini.
“Saya ini saat ini terserang ketentuan jika saya baru bisa lakukan perputaran perubahan enam bulan sesudah dikukuhkan tempo hari,” ungkapkan Benyamin.
Dengan demikian, Benyamin memprediksi jika lelang kedudukan ini baru bisa dilaksanakan sekitaran September kedepan. Saat sebelum mengawali realisasinya kelak, Benyamin akan mengkonsultasikannya lebih dulu ke Kementerian berkaitan.
“Untuk eselon II akan kita kerjakan open bidding seperti umumnya. Tetapi saya akan diskusikan kembali, karena kita mulai mengaplikasikan meritokrasi, mekanisme merit ya. Yang tentu saja ini lain dengan open bidding. Kita akan diskusikan itu ke Kementerian yang berkaitan, semacam itu,” kata Benyamin.
Untuk saat ini, Benyamin menjelaskan, semua bangku kedudukan kepala dinas yang kosong sekarang telah diisikan oleh petinggi sebagai eksekutor pekerjaan (Plt) untuk beberapa waktu.
“Telah kita Plt-kan ke petinggi setingkatnya, atau petinggi di bawahnya. Contohnya, dinas kependudukan itu Sekdis-nya saya menjadikan Plt, karena tersangkut tehnis. Insya Allah tidak ada kendala,” ujarnya.
Komisi I Minta Data Pendatang Baru
Anggota Komisii I DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis menjelaskan, pencatatan itu penting dilaksanakan, karena bisa menolong pemerintahan dalam membuat keperluan infrastruktur, seperti sekolah, sarana kesehatan, transportasi, dan perumahan supaya sesuai jumlah warga yang sebetulnya.
“Tangsel termasuk kota yang padat. Dengan mencatat pendatang, pemerintahan bisa mengawasi dan mengontrol arus urbanisasi supaya tidak melewati kemampuan daerah,” katanya.
Bukan hanya itu saja, Rizki menerangkan, data pendatang bermanfaat untuk aparatur keamanan untuk menjaga keteraturan lingkungan dan memperhitungkan kekuatan masalah keamanan.
“Bahkan juga pencatatan menolong pendatang untuk teratur dalam soal document seperti KTP, KK, dan surat berpindah, hingga hak-hak sipilnya masih tetap terlindung,” bebernya.
Sementara, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tangsel, Dwi Suryani menjelaskan, laporan kehadiran pendiduk dapat dilaksanakan langkah online atau off-line.
Laporan online dapat dilaksanakan isi data diri di situs yang telah disiapkan oleh Kemendagri. Sementara, off-line dilaksanakan melapor ke Ketua RT atau RW di tempat.
Dwi menerangkan, laporan dibutuhkan supaya untuk ketahui dari tempat mana warga itu berasal dan ada di wilayah mana sepanjang warga itu mengelana.
“Jadi kelak mekanisme dari Kementerian itu akan mengawasi sang warga itu saat ini ada di mana . Maka di mekanisme itu akan kedapatan yang berkaitan dari wilayah mana dan sementara tinggal di mana,” bebernya.
Dwi mengutarakan, pada momen saat Lebaran tidak tutup terjadi kemungkinan kenaikan warga yang mengurusi administrasi kependudukan (adminduk).
“Momen ini dapat tambah, tetapi tidak demikian krusial, karena umumnya yang berpindah itu umumnya turut keluarga atau punyai tugas,” katanya.
Meskipun begitu, Dwi menyebutkan jika Disdukcapil siap layani siapa saja yang akan mengurusi adminduk saat momen Lebaran ini.
“Kita masih tetap siap, siapa saja dan kapan saja kita akan layani sesuai proses yang sejauh ini jalan,” ujarnya.
Pendatang Baru Sekarang Pilih Tinggal Di Bodetabek
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memperjelas, Pemerintah provinsi DKI tidak menggelar operasi yustisia selesai liburan Lebaran 2025. Apalagi, Jakarta tetap jadi tujuan khusus beberapa pencari pekerjaan. Ditambah, trend urbanisasi malah ramai terjadi di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
“Jakarta kan semua tambah mahal dibanding di tepian. Nach itu yang terjadi saat ini,” tutur Rano di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Dinas Kependudukan dan Pendataan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksikan, pendatang baru selesai Lebaran 2025 menurun. Cuma capai 10 ribu sampai 15 ribu. Angka ini tambah kecil dibandingkan Lebaran 2024.
Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Alawuddin menerangkan, jumlah pendatang itu berkaca dari tahun 2024 sekitar 16.207 orang. Angka itu turun sekitaran 37,47 % dibanding tahun 2023 sebesar 25.918 orang.
Selainnya jumlah pendatang turun, tutur Budi, trend masyarakat yang berpindah keluar Jakarta meningkat. Pada 2024, faksinya menulis sekitar 395 ribu masyarakat mengurusi kepindahnya keluar Jakarta. Jumlah itu bertambah 38,48 % dibanding tahun 2023, yaitu 284 ribu orang.
Menurut Budi, trend ini memberikan indikasi pembangunan semakin rata.
“Warga sekarang mempunyai beberapa pilihan selainnya Jakarta,” tutur Budi.
Walau jumlah pendatang baru diprediksikan turun, Anggota Dewan Perwakilan Masyarakat Daera (DPRD) DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta, Dinas Dukcapil mengikutsertakan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Masyarakat (RW) untuk mencatat pendatang baru.
Karena, RT/RW adalah ujung tombak Pemerintahan yang paling dekat sama warga.
“Mereka dapat diberikan tugas untuk lakukan pencatatan kepada masyarakatnya bila bawa famili dari wilayah ke Jakarta,” kata Kent.
Bila RT dan RW merasakan pendatang baru yang tidak mempunyai jati diri dan tidak memiliki ketrampilan, lanjut ia, harus selekasnya bekerjasama dengan kelurahan di tempat untuk dapat diolah lagi ke daerah halamannya.
Menurut Kent, umumnya beberapa pendatang memercayakan keluarga atau rekan untuk memperoleh rumah sementara saat sebelum mendapatkan tugas dan tinggal.
Walau memberikan dukungan cara Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang tidak larang beberapa pendatang baru, Kent mengharap, Jakarta tidak asal-asalan terima pendatang modal ngotot.
“Janganlah sampai beberapa pendatang yang cuma modal dengkul saja berbuntut ke perlakuan kriminil atau jadi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS),” ingatnya.
Kent menggerakkan peraturan itu diimbangi beragam cara untuk atur arus kehadiran perantau. Dan pastikan jika servis kota masih tetap berperan secara baik.
Selainnya RT/RW, menurut Kent, peranan Komunitas Kesiagaan Awal Warga (FKDM) bisa juga dihandalkan menjadi baris paling depan dalam usaha peningkatan mendeteksi dini keamanan lingkungan lewat komunikasi dan koordinir cepat dengan sejumlah stakeholder berkaitan peristiwa pendatang baru.
“Pemerintahan Jakarta harus lakukan pemantauan terhadap kekuatan timbulnya pemukiman-pemukiman baru yang dibangun oleh pendatang, terutama di daerah yang tidak memiliki ijin,” ujarnya.